Laporan Nusantara – Humbang Hasundutan //
Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Baringin Natam, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk periode 2026–2034 mulai memasuki fase persaingan terbuka. Empat kandidat disebut mengikuti kontestasi tersebut, dengan masing-masing membawa latar belakang, jaringan sosial, serta gagasan pembangunan yang berbeda.
Di tengah proses sosialisasi, rekam jejak pengelolaan pemerintahan desa menjadi salah satu isu yang diperbincangkan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang kandidat bahkan kembali dikaitkan dengan persoalan temuan pengelolaan keuangan desa ketika pernah menjabat sebagai kepala desa pada periode 2013–2017.
Menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terdapat temuan terkait keuangan desa yang kemudian ditindaklanjuti melalui pengembalian sejumlah dana kepada pihak inspektorat.
Namun, hingga kini, substansi dan status administratif temuan tersebut perlu ditempatkan berdasarkan dokumen resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Persoalan itu kembali muncul karena kandidat bersangkutan kini kembali menghikuti kontestasi kepala desa. Sejumlah warga menilai rekam jejak pengelolaan keuangan publik patut menjadi bahan pertimbangan masyarakat, khususnya karena kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran dan menjalankan pemerintahan desa.
Selain persoalan keuangan desa, beredar pula informasi mengenai persoalan yang dikaitkan dengan pengelolaan keuangan jemaat gereja. Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dan dokumen pendukung dari pihak terkait sehingga tidak layak diposisikan sebagai fakta hukum sebelum terdapat penjelasan resmi.
Sementara itu, Johanes Sitohang, salah satu kandidat dalam kontestasi tersebut, memilih mengambil sikap tidak menyerang kandidat lain. Ia menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menilai setiap calon berdasarkan rekam jejak, program, serta kemampuan masing-masing.
Johanes mengajak seluruh pihak menjaga proses pemilihan agar berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Menurutnya, Pilkades bukan sekadar kompetisi memperoleh jabatan, melainkan momentum menentukan arah pembangunan Baringin Natam dalam beberapa tahun mendatang.
“Saya tidak ingin mengomentari jejak calon lain. Biarlah masyarakat yang menilai. Saya berharap pemilihan kepala desa berjalan aman, lancar dan sukses karena ini merupakan kepentingan kita bersama,” ujar Johanes.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan dukungan kepada dirinya. Jika memperoleh kepercayaan masyarakat, Johanes menyatakan komitmennya untuk membangun desa melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, masyarakat perantauan, serta desa-desa sekitar.
Selain itu, ”dengan dukungan penuh masyarakat hutagodang, lumban sihombing hingga lumban simanullang khususunya keseluruhan desa baringin natam yang setiap hari semakin banyak, Johanes sitohang juga memperoleh dukungan dari perantau khususnya dari hutagodang, bahkan salah satu putra desa baringin natam Kecamatan parlilitan Kabupaten Humbahas Dr.Timbo Eriko Silaban yang merupakan koordinator tenaga ahli fraksi Nasdem Jakarta turut memberikan perhatian dan sumbangsihnya untuk kemajuan pembangunan baringin natam seperti pembangunan jalan dan bantuan beasiswa Pendidikan dengan memanfaatkan dana aspirasi paratai nasdem tentu sangat membantu jalan sosoalisasi cakades Johanes Sitohang”.
Keterlibatan masyarakat perantauan menjadi salah satu modal sosial yang dinilai penting bagi pembangunan Baringin Natam. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perantau dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, terutama dalam sektor infrastruktur dan pendidikan.
Johanes juga menegaskan pentingnya nilai Dalihan Natolu sebagai landasan kehidupan sosial masyarakat Batak. Nilai tersebut, menurutnya, dapat menjadi pijakan dalam membangun kebersamaan sekaligus menjaga hubungan antarkelompok di tengah perbedaan pilihan politik desa.
Pilkades Baringin Natam kini memasuki tahapan yang menuntut setiap kandidat menyampaikan program secara terbuka, sementara masyarakat memiliki ruang untuk menelusuri rekam jejak masing-masing calon. Termasuk memastikan setiap informasi mengenai dugaan persoalan keuangan maupun persoalan sosial memiliki dasar yang jelas.
Pada akhirnya, kualitas kontestasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dukungan yang dihimpun kandidat.
Transparansi, akuntabilitas, rekam jejak, dan program pembangunan menjadi bagian penting yang dapat diperiksa masyarakat sebelum menentukan pilihan. (Rafika)
