Laporan Nusantara – Medan //
Dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menggelar dialog publik bertajuk “Negara Merdeka, Rakyat Terjajah”, Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di KKA Medan, Jalan Sena, Kota Medan, tersebut menjadi ruang refleksi untuk membahas berbagai persoalan pembangunan, penegakan hukum, ekonomi, kesenjangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dialog dibuka Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik. Turut hadir Ketua Forum Jurnalis Pemprov Sumatera Utara, Roy Syamsul Gultom, sedangkan diskusi dipandu Indra Buana Tanjung, S.H., C.MSP., MTR.
Dalam dialog tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya hukum yang berpihak kepada masyarakat serta pembangunan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Perspektif ekonomi dan politik disampaikan Rafriandi Nasution, S.E., M.T. Ia mengingatkan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, khususnya pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Rafriandi juga menyoroti persoalan kesenjangan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan.
“Jangan sampai seperti kue bohong: bentuknya bulat dan terlihat bagus, tetapi isinya kosong,” ujarnya.
Menurut LIPPSU, makna kemerdekaan tidak hanya terbebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi juga terbebas dari kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan dan berbagai persoalan sosial.
Dialog berlangsung hangat dan menjadi momentum refleksi bersama agar pembangunan ke depan tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan dan keadilan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.
LIPPSU berharap semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus memperjuangkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. (Rafika)
