Laporan Nusantara – Medan //
“Reformasi Jilid II harus melahirkan arah perubahan yang nyata, bukan berhenti sebagai slogan” . Pesan ini di sampaikan dalam Diskusi Publik Nasional yang digelar DEMA UIN Sumatera Utara bersama BEM se-Sumut sebagai ruang merumuskan solusi atas berbagai persoalan bangsa, Rabu(1/07-2026).
Presiden Mahasiswa DEMA UIN Sumatera Utara, Fathi Farich Hasibuan, menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang lahirnya rekomendasi kebijakan, bukan sekadar kritik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal demokrasi melalui gagasan yang konstruktif dan tetap berpijak pada konstitusi,” katanya.
Senada dengan itu, Muhammad Thoriq, Menteri Koordinator Pergerakan BEM Universitas Sumatera Utara, menilai gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada aksi simbolik.
“Reformasi Jilid II harus melahirkan solusi, Kritik memang penting, tetapi perubahan hanya akan terjadi jika mahasiswa mampu menawarkan jalan keluar bagi persoalan bangsa, tegasnya.
Sedangkan Dr. Warjio, M.A., Ph.D dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa Reformasi 1998 telah membangun demokrasi secara prosedural. Namun masih menyisakan persoalan serius dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan kualitas demokrasi.
Ditambahkan juga oleh S. Hamonangan Daulay, S.H., M.H., CTLC., CCD., CIRP, bahwa pembaruan hukum harus diarahkan pada penguatan independensi lembaga negara agar keadilan benar-benar dapat dirasakan masyarakat,”ujarnya.
Gelar diskusi publik ini menyepakati bahwa, Reformasi Jilid II harus dimaknai sebagai upaya memperkuat demokrasi, supremasi hukum, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, bukan hanya sekadar slogan-slogan yang ramai diperbincangkan. (LN/Rel)
